Manajemen Risiko K3 Puskesmas Klaten Ditingkatkan Hadapi Potensi Bencana

Klaten – Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Namun, risiko bencana (HPA – Health Protection from Accident/Pengaruh Bencana) seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, hingga ancaman biologis dapat menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi kebutuhan mendesak.

Pada Kamis (25/9/2025), Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten menggelar rapat koordinasi pemegang program K3 dari 34 puskesmas se-Kabupaten Klaten. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Klaten dan dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang diwakili oleh Budiyono, SKM, Ketua Pokja Subkoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.

Dalam sambutannya, Budiyono menekankan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) wajib disusun sebagai pedoman bagi seluruh pegawai puskesmas. "Dengan SOP, setiap tenaga kesehatan dapat bertindak cepat, tepat, dan aman dalam menghadapi kondisi darurat maupun potensi bencana," jelasnya.

Tujuan utama penerapan K3 di fasilitas kesehatan adalah mewujudkan lingkungan kerja yang efektif, efisien, optimal, serta berkesinambungan. Adapun langkah-langkah utama manajemen risiko K3 di puskesmas mencakup:
1. Survei lingkungan kerja puskesmas untuk mengidentifikasi potensi bahaya.
2. Klasifikasi potensi bencana sesuai tingkat risiko.
3. Penentuan probabilitas dan dampak dari setiap risiko.
4. Pembuatan matriks risiko untuk memprioritaskan tindakan pencegahan.
5. Pengendalian risiko teknis, seperti penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), penataan jalur evakuasi, serta pengaturan ventilasi ruang kerja.
Melalui manajemen risiko K3 yang terstruktur, diharapkan puskesmas mampu menjaga keberlangsungan layanan kesehatan, sekaligus melindungi tenaga medis, pasien, dan masyarakat dari ancaman bencana.